Apakah Pemimpin Partai Politik Sadar Bahwa Rakyat Terabaikan?

Oleh : Good Fathers

Memantau fenomena kepemimpinan pemerintahan dan kepemimpinan politik provinsi dan kabupaten, Kota terlihat begitu datar nyaris tidak berfungsi sebagaimana spirit pemerintah untuk rakyat.

Lihatlah setingkat gubernur saja tidak pernah bisa menjelaskan apa sebenarnya yang sedang dikerjakan dalam membangun masyarakat Aceh atas nama pemerintah pusat.

Hal seperti ini bukan hanya terjadi saat ini tetapi sudah berulang kali selama kita mengikuti gelagat kerja pejabat daerah bahkan gubernur yang telah dipilih langsung oleh rakyat.

Lalu apa yang masyarakat kita bisa mempertimbangkan dalam kinerja seorang pemimpin masyarakat daerah supaya masyarakat cukup alasan bisa berpartisipasi dalam pembangunannya. Karena dasar pikirnya atau idealnya pembangunan itu adalah sebagaimana kalimat dibawah ini.

Sebenarnya secara logika, pembangunan yang dilaksanakan di daerah hanya untuk kepentingan masyarakat dan tidak boleh ada pembangunan apapun untuk kepentingan pihak lain selain untuk masyarakat.

Kalau kurang yakin silakan dicari pada kebijakan dan peraturan pemerintah apakah apakah ada pembangunan yang bukan untuk rakyat?

Pertanyaannya justru kenapa tidak ada?

Jangankan pembangunan non fisik seperti pembangunan politik, dan mentalitas warga negara, pembangunan fisik saja banyak yang terbengkalai yang dikerjakan oleh pemerintah, ada pasar, gedung, bahkan tempat waisata yang tidak terkelola dan terbengkalai, kemudian juga kita dapatkan ada terminal terbengkalai dan lain-lain.

Pertanyaan pembangunan infrastuktur itu yang tidak dihunakan masyarakat, lalu untuk siapa? Apakah untuk malaikat atau untuk setan?

Ini baru kita bahas pembangunan yang terlihat oleh mata, coba bayangkan berapa banyak yang terbengkalai dalam pembangunan non fisik seperti pembangunan politik dan pembangunan mentalitas masyarakat yang terbengkalai.

Menurut saya hampir tidak ada simpul aktivitas pembangunan yang bisa dipegang oleh masyarakat sehingga mereka bisa memegang ujung tali (simpul hubungan pembangunan pemerintah dan rakyat) pembangunan yang disebarkan oleh pembuat kebijakan dalam hal ini Pejabat Gubernur yang langsung bertanggung jawab kepada presiden secara mutlak, kenapa? karena tidak ada gubernur definitif di daerah-daerah pada saat ini.

Apakah masyarakat daerah sadar bahwa hari ini Indonesia yang diperjuangkan dengan semangat desentralisasi dengan otonomi daerah yang sudah sangat kuat bahkan ada provinsi yang berstatus otonomi khusus akhirnya hanya tinggal simbol nama daerah saja.

Kalau kurang yakin maka lihatlah sebagaimana semangat orang politik Aceh yang katanya ingin merubah UUPA. Kita juga tidak tahu apa yang ingin diubah, apakah benar jadi kuat atau justru sontoloyo dimana kesannya hanya meminta.

Apakah anda tahu hukumnya meminta dalam politik? Jawabnya lobby, itu sejenis pekerjaan penjilat, kalau dikasih Alhamdulillah, bila tidak diberi ya sudahlah.

Dalam fatsun politik sebenarnya apa yang dilakukan oleh pejabat legislatif Aceh adalah menjatuhkan harga diri rakyat Aceh, karena apa yang sudah diperjuangkan dengan lahirnya UUPA pasca MOU Helsinki adalah kehormatan dalam politik.

Satu Box = 5 Saset, 1 Saset 2 Kali Pakai, Harga Rp. 250.000,-

Transfer 0431232969, Kirim Alamat Ke  0838-1922-8233

Manfaat Politik yang diperoleh dengan sikap politik Alm. Hasan Tiro, yang diperoleh setelah korban ribuan masyarakat Aceh pada masa DOM. Karena itu maka tidak etis bila ada yang mengelola UUPA seperti mainan yang diotak-atik yang membuat rakyat Aceh seperti dalam sirkus.

Tentu jika kita analisa terhadap apa yang dikerjakan maka terbaca sebagai opini kampanye propaganda politik yang tidak berbeda dengan talk nonsense alias omong kosong kata orang eropa atau orang China.

Jadi saat ini pemerintah daerah definitif secara otomatis sama sekali tidak ada, dan Indonesia sekarang adalah Indonesia yang sentralistik yang tanpa disadari oleh rakyat atau tidak sama sekali.

Nah, kalau ada yang menanyakan, apa yang sedang dikerjakan oleh para wakil rakyat kita dari Aceh yang DPR RI, DPD RI dan DPRA? Jawabnya adalah menghancurkan otonomi khusus Aceh.

Percaya atau tidak, itulah realita politiknya. Apakah salah pemerintah pusat?

Jawabannya, bukan dong. Lalu siapa yang salah? Ya pimpinan partai politik di Aceh.

Loh, bukankah ada partai politik oposisi? Di Indonesia sistem oposisi sama sekali belum masuk dalam kategori sistem oposisi yang benar dalam politik. Lalu kalau bukan oposisi, disebut apa? Ya tentu partai penjilat untuk kepentingan politik. Contoh ada partai, dulu ada waktunya mendukung dan bermesraan dengan pemerintah, kemudian giliran berlawanan ketika beda kepentingan dalam dalam pilpres, karena peluang merebut kekuasaan mulai terbuka apalagi bisa menguasai capres yang diusung secara total.

Bagaimana dengan partai Gerindra? Partai itu jelas-jelas partai lempar handuk, kenapa demikian? Lihat saja standar nilai dalam politik telah hilang, ini berkait dengan harga diri dalam fatsun politik.

Namun ada ruang maklum atas sikap politik Gerindra, yakni meminimalisir perpecahan sosial dalam politik yang sesungguhnya  sudah semakin akut karena pola-pola kampanye bodoh partai politik dalam pilpres yang berorientasi saling menghina antar pendukung yang memperlihatkan rendahnya kualitas politik pilpres Indonesia sebagaimana politik preman.

Akibat kepemimpinan politik pada orang Aceh hanya sebagai ego, maka tidak lebih baik jika masyarakat tidak memerlukan ketua partai, cukup sebagai petugas kantor dan semua yang menjadi pengikut dan simpatisan adalah anggota partai saja. Lalu ketua dimana? Ya ketua umum yang di pusat. 

Apa aneh? Kalau aneh maka pemerintah sekarang anda anggap aneh juga karena manajemen organisasi tidak berbeda.

Lantas apa dalam hal ini presiden yang bodoh? Anda semua salah berpikir, bahwa sebenarnya yang bodoh dan tidak paham bernegara ya wakil rakyat Indonesia, maksudnya? Semua pimpinan partai politik, ketua umum partai politik, ketua daerah partai politik semua orang-orang yang ditundukkan oleh presiden Jokowi dalam politik.

Sementara masyarakat yang protes dan menggerutu hanya masyarakat sentimentil dalam politik. Tidak perlu dihitung, lagi pula sebahagian besar sudah diamankan dengan BLT. Lalu politik apa yang ingin dijalankan oleh mereka yang disebut lawan politiknya?

Nah bila tanpa ketua mungkin partai tersebut akan berkembang secara baik sebagaimana manajemen pemerintahan sekarang yang kepala daerah ditunjuk oleh seseorang dengan warga negara yang disebut presiden meski tidak mengkaji lagi konstitusi memperbolehkannya, buktinya tidak akan menimbulkan perpecahan.

Atau semua anggota partai disebut ketua semua, tentu partai akan berkembang dan anggota partai lainpun akan pindah kepartai tersebut karena dapat menjadi ketua secara simbolik yang terlepas dari fungsi dan peran dalam nama sebutan tersebut.

Kenapa heran? Jangan anggap ini ide gila, bisa saja logis dan sangat diterima jika ada partai yang melakukannya. Justru partai itu akan berkembang pesat kenapa? Karena sempurna sebagai lelucon politik.

Semoga partai politik lebih sempurna sebagai lelucon dan ada hiburan berguna bagi masyarakat, sehingga masyarakat bahagia dan sejahtera dengan bisa tertawa setiap hari daripada sakit hati dijadikan objek pembohongan politik bilamana mereka sudah paham politik yang sesungguhnya.

Salam