Membesarkan Tokoh Bukan Karena Kemampuannya Dalam Politik, Adalah Kebijakan Pembodohan Sosial Yang Masif
Oleh : Tarmidinsyah Abubakar (godfathers)
Petinggi politik pusat Partai Politik sering kali terjebak dalam membangun opini pembangunan masyarakat Aceh dalam ke Indonesiaan. Secara umum rata-rata mereka hanya memanfaatkan suara masyarakat dalam pemilihan presiden dan pemilu legislatif.
Karena itu seringkali mereka terjebak dengan kepercayaan yang berlebihan opini terhadap tokoh politik. Mereka tidak cerdas melihat bagaimana kriteria tokoh politik yang sesungguhnya yang perlu dibesarkan untuk mengembangkan masyarakat secara normatif yang merupakan pembangunan yang mengarah pada pembangunan rakyat Indonesia.
Terkadang mereka justru membesarkan pembelaan terhadap tokoh yang dianggap tokoh politik, namun salah kaprah atau kontradiksi dengan upaya pengembangan demokrasi dan kemandirian serta pendidikan masyarakat sebagaimana kepentingan konstitusi negara Indonesia.
Nah, ada kesimpulan yang sangat kontradiktif bahwa pimpinan partai pusat justru membesar-besarkan tokoh yang populer dengan sistem kepemimpinan otoriter dalam organisasinya atau berjiwa otoritarian dalam perjuangannya.
Sistem militeristik dalam isi pemikiran tokoh ini akhirnya menjadi alat utama dalam perusakan masyarakat terutama dalam pengembangan demokrasi dan kemandirian serta pendidikan masyarakat yang sebenarnya sangat vital dalam pembangunan masyarakat di daerah.
Misalnya, dengan mengandalkan mantan pemberontak dalam kepemimpinan yang hanya mengutamakan semangat emosional berdaerah yang mengedepankan primordialisme adalah sama dengan membiarkan masyarakat untuk tidak terdidik dalam demokrasi yang baik, dan sama juga artinya dengan membiarkan masyarakat larut dalam sentimen politik yang membahayakan karena mereka berpolitik tidak pernah paham tenyang tujuan konstitusi negara.
Satu Box = 5 Saset, 1 Saset 2 Kali Pakai, Harga Rp. 250.000,-
Transfer 0431232969, Kirim Alamat Ke 0838-1922-8233
Pembangunan Politik dan Demokrasi bagi Rakyat
Dalam mengejar partisipasi masyarakat dalam bidang politik perlu kesamaan cara berpikir pada pada tingkatan pimpinan partai politik nasional agar mengutamakan pembanguman sumber daya manusia (sdm) di daerah.
Satu Box = 5 Saset, 1 Saset 2 Kali Pakai, Harga Rp. 250.000,-
Transfer 0431232969, Kirim Alamat Ke 0838-1922-8233
Sumber daya dimaksud adalah bagaimana mereka bisa memandang masyarakat daerah dalam konsep pembangunan demokrasi dalam politik, sosial dan pemerintahan sebagaimana konstitusi negara Republik Indonesia.
Dengan kecerdasan dimaksud maka mereka sama dengan telah setengah mendidik masyarakat Indonesia yang baik sebagaimana arah pembangunan dalam pembangunan sumber daya manusia dibidang politik dan sosial sesuai target pembangunan nasional di daerah.
Sebaliknya kalau pimpinan partai politik di pusat berpikir sebaliknya yaitu membesar-besarkan tokoh dengan egosentris dalam pergaulan dan cara memimpinnya yang otoritarian yang anti terhadap demokrasi maka tidak berbeda dengan merusak masyarakat dalam pembangunannya dalam bernegara.
Karena itulah seharusnya untuk mempercepat demokratisasi ditengah masyarakat maka yang perlu mendapat sokongan yang besar adalah para tokoh-tokoh demokrasi agar masyarakat hidup dalam alam yang bebas dan adu argumen, ide, gagasan yang terbuka serta menjadi masyarakat Indonesia yang mandiri.
Pembangunan Pendidikan bagi Rakyat
Dengan mengedepankan masyarakat yang berpendidikan didepan baik dalam politik dan ekonomi sama dengan membangun standar tingkatan prioritas dalam pembangunan masyarakat Aceh.
Logika tersebut erat kaitannya dengan daya pikir sosial untuk membangun masyarakat sekaligus membangun kepercayaan (trust) sosial melulalui sumber inspirasi pembangunan dengan semangat dan daya pikir masyarakat disuatu daerah.
Kalau suatu daerah dibangun dengan semangat pendidikan masyarakat tentu saja akan menginspirasi pula semangat menuntut pendidikan masyarakat yang ekstra.
Begitu kebalikannya, jika masyarakat berpolitik dengan semangat non pendidikan atau asal ada ijazah maka sama dengan mengajari masyarakat agar tidak perlu serius menjalani pendidikannya, Kenapa demikian?
Tentu saja masyarakat akan berpikir secara pragmatis bahwa pendidikan tidak menjadi sebuah ukuran keberhasilan apalagi mereka dalam politik maupun ekonominya.
Lihatlah bagaimana fenomena sosial di daerah anda? Apakah mengedepankan sumber daya atau meminggirkan sumber daya manusia dalam pembangunan masyarakatnya. Hal ini akan berpengaruh dalam sistem pendidikan masyarakat apalagi seorang pemimpin masyarakat semisal gubernur atau bupati/Walikota tentu dapat menjadi menjadi indikator yang menentukan dalam pentingnya pendidikan bagi masyarakat secara keseluruhan.
Semangat kehidupan masyarakat akan berstandar pada ukuran pendidikan, sehingga pendidikan akan melahirkan standar pembangunan masyarakat dalam berbagai bidang.
Begitulah pentingnya standar nilai pendidikan masyarakat dalam ruh kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara terutama dalam pengisian pemimpin masyarakat karena dalam sistem demokrasi pemerintahan berasal dari rakyat untuk rakyat.
Bagaimana Seharusnya Pimpinan Pusat?
Bagaimana Pimpinan pusat seharusnya menyikapi persoalan ini, apakah dalam pembangunan politik masyarakat daerah perlu menempatkan orientasi terhadap pendidikan dalam pembangunan masyarakat daerah?
Kalau masyarakat Indonesia menginginkan pembangunan bangsanya secara kualitatif sebagaimana pada standar masyarakat global yakni ukuran pembangunan disemua negara di dunia yang maju, maka hal ini adalah menjadi ukuran suatu masyarakat.
Peebedaan masyarakat dalam berdemokrasi juga dapat diukur dalam standar pendidikannya. Karena tidak mungkin suatu masyarakat dapat tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat yang maju dengan hanya mengandalkan masyarakat yang tidak menempuh jalur pendidikan maskipun dibidang politik.
Pasti akan terjadi penentangan antara masyarakat yang berpendidikan dengan masyarakat non pendidikan atau otodidak dalam berbagai bidang. Jika tidak ada perbedaan tentu ukuran pendidikan tidak mempengaruhi kemajuan daerah. Oleh karena itu melihat kualifikasi suatu masyarakat dari atas adalah adalah juga perlu menghitung indek pendidikan masyarakat daerah dimaksud.
Apalagi kebijakan dari pemerintah pusat dalam membebaskan masyarakat daerah dari kebodohan. Salah satu indikator penting adalah indeks pendidikan masyarakat dalam berbagai bidang. Vital dalam bidang politik demokrasi karena masyarakatlah sesungguhnya menjadi kandungan pemimpin mereka.
Tidak akan pernah melahirkan pemimpin cerdas ditengah masyarakat tertinggal, begitupun sebaliknya tidak akan pernah melahirkan pemimpin tertinggal ditengah masyarakat yang cerdas. Begitulah rumus dan teori dalam demokrasi dalam hal kepemimpinan negara dan daerah.
Karena itu pimpinan partai politik pusat perlu melihat pendidikan dalam kehidupan masyarakat daerah dan memandang tingkat berpikir dalam politik dan demokrasi sabagai salah satu yang utama dengan mengedepankan pendidikan mereka bukan dengan melihat kemampuan mereka membuat keributan dan mengacaukan masyarakat sebagaimana provokator.
Kalau orientasi pada pemikiran provokasi maka sesungguhnya pemimpin politik partai dipusat hanya memandang suara masyarakat sebagai kesimpulannya tanpa memikirkan resiko dan pembangunan masyarakat yang sesungguhnya.
Suatu ketika akan terbangun opini ditengah masyarakat bahwa pemerintah pusat hanya perlu suara dalam politik rakyat daerah, mereka membiarkan masyarakat larut dalam kebodohan karena apa?
Tentu saja ada kebijakan oleh partai politik di pusat membiarkan tokoh otodidax manjadi pimpinan di daerah karena mereka yang otodidaks cenderung berprilaku lebih kepada pendekatan tanpa berpikir dalam semangat demokrasi dalam kehidupan masyarakat.
Jika hal ini terus dipelihara maka mereka yang sebelumnya musuh pemerintah justru akan semakin dihargai walau mereka memberi kerugian kepada pemerintah pusat dan juga kepada masyarakat daerah sendiri telah berulangkali baik dalam pemilihan presiden maupun dalam pemilihan kepala daerah dan dalam memimpin masyarakat daerahnya.
Untuk itu maka sangat diperlukan reorientasi dalam politik terhadap pembangunan masyarakat daerah bagi pemerintah pusat, terutama partai politik berkuasa untuk tidak membiarkan terjadi pelanggaran dalam fatsun dan etika demokrasi dalam pengelolaan partai di daerah karena bisa membangun sebuah image dan opini bahwa pemerintah pusat adalah sebagai pelaku kebijakan yang mengarahkan pembodohan masyarakat daerah.
Salam
