Anda Pilih Berpolitik Yang Normal Atau Tetap Memilih Jadi Korban Pembodohan Sosial Dalam Politik Pilpres?

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2473918599303548

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar (godfathers)

Tersedia dua pilihan bagi masyarakat Aceh dan rakyat Indonesia dalam memilih presiden Republik Indonesia pada tahun 2024.

Pertama, tersedia bagi anda untuk memilih politik normatif dalam bernegara yaitu memperjuangkan pemikiran sosial untuk menuju kedaulatan rakyat dengan menempatkan tujuan bernegara yang sebenarnya, yaitu kesejahteraan rakyat sebagaimana konstitusi negara.

Yang perlu anda ingat bahwa tujuan negara menjadi muara politik di semua negara di dunia, sementara mereka yang salah kaprah dalam politik justru menjadi rakyat yang tidak paham tujuan politiknya. Masyarakat begini disebut sebagai warga masyarakat tidak mumpuni (bad community).

Satu Box = 5 Saset, 1 Saset 2 Kali Pakai, Harga Rp. 250.000,-

Transfer 0431232969, Kirim Alamat Ke  0838-1922-8233

Karena apa? Tentu saja kalau semakin banyak masyarakat yang mumpuni dalam politik sudah pasti cita-cita bernegara mudah dicapai, dan rakyat akan berdaulat sebagaimana politik rakyat yang normal.

Kedua, Tersedia pilihan berikutnya yang menjadi tempat berkumpul masyarakat yang salah kaprah dalam politik, mereka berjuang untuk faktor yang tidak terarah untuk dalam tujuan bernegara.

Mereka terjebak pada faktor-faktor politik primordialis, sektarianisme, termasuk berjuang mengatasnamakan agama, padahal semua masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama karena negara ini didirikan dalam lima agama. Yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha dan Hindu sebagai agama yang sah dalam kehidupan warga negara.

Kalau semua warga negara yang beragama lain berorientasi sebagaimana cita-cita dan semangat bernegara maka toleransi lintas agama dan semangat persatuan dalam tujuan bernegara adalah menjadi ruh persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia yang seharusnya perlu dijaga dan dirawat oleh bangsa Indonesia.

Sebaliknya mereka yang berpolitik anti terhadap tujuan bernegara maka mereka dapat dianggap sebagai pemecah belah dan semangat persatuan dan kesatuan dalam bernegara. Mereka adalah kelompok politik yang tidak mumpuni sebagai warga negara.

Dengan kata lain mereka adalah para politisi dan rakyat yang memelihara sentimen politik menciptakan permusuhan dalam politik karena mereka telah salah menempatkan diri dalam tujuan politik bernegara.

Perlu diingat bahwa sebagai orang dewasa, sebagai masyarakat mumpuni bernegara, beragama dan berketuhanan yang maha esa maka yang berhak memberi penilaian tentang keimanan seseorang hanya oleh Tuhan bukan oleh sesama makhluk. Apalagi oleh orang politik yang subyektif dalam memberi penilaian sebagaimana kepentingannya.

Mereka yang sama pikirannya dianggap beragama lebih baik sementara mereka yang berbeda pilihannya dianggap sebagai lawan politik. Pekerjaan politik seperti ini adalah pekerjaan politik pembodohan rakyat yang masif karena pemikiran seperti ini telah dilembagakan dan begitu mudah dijadikan komoditas politik bagi masyarakat lemah dalam berpikir.

Kejadian seperti ini telah berulang terjadi dalam momentum pemilihan umum, karena itulah kecerdasan berpikir rakyat terjebak pada dilema, seakan memilih agama atau memilih tujuan bernegara.

Oleh karena itu maka tersedia bagi anda, apakah ingin menjadi warga negara yang paham tujuan bernegara atau tetap berada dalam kubang kebodohan menjadi warga negara yang selalu berpikir dalam sentimen dan menciptakan permusuhan antar warga negara dimana anda tidak paham lagi karena karam dengan issu-issu politik keliru tersebut.

Keturunan

Dalam politik demokrasi semua warga negara lahir dan punya hak yang sama dalam bernegara. Bila ada yang mengandalkan ayah atau neneknya sebagai pahlawan negara maka mereka tergolong warga negara idiot dalam politik demokrasi.

Dengan tanpa menyadarinya mereka telah mengungkapkan diri mereka sebagai warga negara yang tidak berada dalam konstitusi negara dan mengungkapkan ketidakberdayaannya dalam berdemokrasi dan juga sebagai warga negara yang lemah. Mereka masih berpikir dalam politik masa lalu yaitu kerajaan yang kuno dan ketinggalan jaman dan tidak cerdas membaca politik.

Sayangnya mereka justru menjadi penggembos calon yang didukungnya, merekalah pecundang dalam politik yang sesungguhnya.

Tingkat Pendidikan

Banyak warganegara yang mengaitkan tingkatan pendidikan umum dalam politik. Bagaimana pandangan politik normatif terhadap hal pendidikan?

Pendidikan umum sesungguhnya tidak menjadi indikator dalam tingkatan pengetahuan dalam politik. Karena pendidikan umum tidak terorientasi dalam politik. Namun tingkatan kemampuan politik sangat bergantung pada partai politik apalagi dalam politik demokrasi sebagaimana konstitusi Indonesia pasca reformasi.

Kerena partai politik sesungguhnya adalah lembaga pendidikan politik yang paling sempurna, karena partai politik menawari praktek langsung bernegara. Pendidikan umum tidak mampu menjangkau tingkat pemahaman seluk beluk kehidupan politik masyarakat yang mendalam.

Meski anda memenuhi strata paling tinggi dalam pendidikan umum semisal doktor atau memperoleh gelar profesor sekalipun tidak akan menjamin kemampuan anda dalam kepemimpinan politik.

Jika kurang yakin dengan pernyataan diatas, maka lihatlah sebanyak apa jumlah mereka yang bergelar doktor dan profesor tidak maching dalam menjalani langkah politik dan tidak jarang mereka dikalahkan oleh tamatan tingkatan sekolah menengah atas (SMA).

Karena itu pendidikan umum dengan jurusan diluar politik atau demokrasi maka hanya berpotensi menyerap pengetahuan politik yang lebih mudah. Sebaliknnya mereka yang lulusan bidang politik lebih banyak menjadi pengamat yang menganalisa politik itu sendiri.

Kenapa? Tentu saja politik membutuhkan jam terbang dan pengalaman yang mendalam dalam seluk-beluk politiknya, berikutnya dibutuhkan sikap yang tidak ringan dalam dalam pengalaman politik.

Lihatlah begaimana profesor dan doktor yang hanya menjadi pendukung atau support sistem politik sementara mereka yang berjiwa dan bermental pemimpin akan menjadi pemimpin politik yang mumpuni.

Oleh karena itu mengandalkan pendidikan umum dalam politik tidak berbeda dengan memamerkan ketertinggalan dalam politik itu sendiri.

Salam