Apakah Kita Membawa Agama Secara Benar Dalam Politik?
Oleh : Godfathers
Fenomena pemimpin sesungguhnya mudah dibaca dalam sikap mereka menghadapi politik dan bernegara. Hanya dalam masalah tersebut para mantan pejabat menghadapi masalah.
Ayo Bisnis Bersama Raffi Ahmad, Klik dan Download Link : : https://affilio.co.id
Isi Kode Refferal : tarabubakar
Jangan anggap para pejabat berhadapan dengan Agama dan nilai-nilainya dalam menjalani pertanggung jawaban dalam politik dan bernegara.
Berikut yang mereka hadapi bukan dalam hal sentimen politik, yang sekedar masalah perkara baik dan buruk pada anggapan rakyat yang hanya mengundang simpati dengan membodohkan rakyat yang dipikir baik dalam nilai agama semata yang berefek memperdayai pikiran orang yang tidak panjang jalan pikirnya.
Satu Box = 5 Saset, 1 Saset 2 Kali Pakai, Harga Rp. 250.000,-
Transfer 0431232969, Kirim Alamat Ke 0838-1922-8233
Namun yang dihadapi justru dalam hukum politik dan hukum bernegara, yang tidak dapat memperdayai masyarakat lemah dalam politik sebagaimana strategi propaganda politik.
Karena hukum politik dan hukum negara berbasis penegakan hukum secara terbuka, mereka tidak bisa meyakinkan orang-orang sebagaimana kampan tetutup yang sekedar menyogok masyarakat dibawah dengan uang recehnya atau uang yang mereka menjadi kaya dari uang APBN, APBA dan APBK di akun daerah yang mereka kendalikan.
Maka lihatlah satu-satu kepala daerah dan mantan kepala daerah di seret ke penjara oleh penegak hukum.
Politik Bertopeng Agama dan Bertopeng Kedaerahan
Pertama, Selama ini mungkin anda berpikir seorang kepala daerah yang kharismatik tidak ada yang berani mengkritiknya, namun seiring perjalanan waktu dan perubahan pada model kepemimpinan negara maka kepala daerah yang belakangan banyak di anggap baik, alim, islami dengan penciteraannya. Tetapi lihatlah begitu hukum ditegakkan maka anda bisa melihat seperti apa mental mereka sesungguhnya? Jawabannya tidak lebih sebagaimana pencuri lembu yang ditangkap dan di borgol tangannya.
Apakah ini masih berlaku sentimen politik, yakni politik lips service atau kamuplase yang memiskinkan rakyat dan hanya menguntungkan partai politik pemenang kepala daerah tersebut?
Apakah sekarang anda sadar bahwa politik bertopeng agama dan kealiman yang diperlihatkan dalam agama sebagai hipokrit atau munafiq?
Maka mulai saat ini berpikirlah untuk mempelajari ilmu politik yang benar, apakah terhadap membangun rakyat dalam negara Indonesia, atau anda ingin membangun rakyat di sebuah negara lain yang anda merdekakan, karena tanpa ilmu politik yang benar, ilmu berbangsa dan bernegara yang sebenarnya maka nasib rakyat tidak akan mampu anda membangunnya.
Percaya atau tidak silakan berpikir secara jernih, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa menyerahkan negara atau daerah pada teungku atau ulama daerah atau negara akan bangkit. Semua itu adalah anggapan yang tidak didasari pada ilmu berpolitik dan bernegara. Jangan-jangan nanti ulama masuk penjara maka Islam akan semakin rusak dimata masyarakatnya.
Dalam banyak hal kita mendapatkan bagaimana politik yang melibatkan dakwah dimana seperti yang pernah dialami oleh PKS, pada akhirnya presiden PKS Lutfi Hasan tersebut justru masuk penjara karena kasus daging sapi. Kemudian apa yang dialami oleh ketua umum PPP Surya Dharma Ali justru jadi tersangka pada korupsi dana makan pada ibada Haji.
Satu Box = 5 Saset, 1 Saset 2 Kali Pakai, Harga Rp. 250.000,-
Transfer 0431232969, Kirim Alamat Ke 0838-1922-8233
Argumen apa yang kita ingin kita beri terhadap politik yang seakan-akan mengedepankan perjuangan agama Islam? Apakah belum cukup bukti dengan realita yang kita hadapi dalam politik Indonesia? Apakah pemerintah yang salah atau kita sendiri salah menempatkan agama yang menempatkan orang Islam lainnya dalam terpojok atau mengkafirkan orang Islam lainnya yang mungkin saja mentalitas dan moralitasnya jauh lebih Islam dari orang politik yang mengkafirkannya.
Kedua, Mari kita akan menganalisa tentang primordialisme dalam politik dan bernegara, maksudnya orang politik yang mengedepankan faktor lahir semisal, saya lebih Aceh dari orang lainnya, saya lebih paham daerah saya daripada orang lainnya.
Mari kita analisa, bahwa baru-baru ini ditangkap seorang seorang kepala daerah baik gubernur dan anggotanya yang sebelumnya anda pahami sebagai pemimpin kharismatik dan tokoh pengusaha yang tajir dan berkharisma, saya tidak perlu menyebut namanya tapi proses itu telah menjungkir balikkan fakta bahwa pemimpin politik dan daerah tidak bisa diukur dengan sentimen politik tetapi ia harus diukur dengan hukum politik dan hukum negara. Maka tidak ada istilah yang kabur dalam ilmu politik dan negara. Walau anda bisa saja menggunakan istilah politik Sie manok watee itaguen ka itek".
Apa yang salah dengan istilah tersebut? Yang salah tentu saja adalah pikiran anda sendiri dan mempersepsikan politik sebagaimana istilah tersebut. Itulah salah satu kalimat yang mengkaburkan politik itu sendiri dalam kesalahan total.
Satu lagi kejadian teranyar adalah penangkapan tersangka korupsi rumah sakit yakni Walikota Lhokseumawe. Dimana dalam kepemimpinan daerah pada silent tidak banyak berbunyi, yang paling dominan hanya soal masyarakat kota Lhomseumawe dalam berprilaku yang Islami dalam menjadi penumpang motor dengan menggunakan rok yang menghebohkan saat itu. Kemudian masyarakat mempersepsikan Walikota itu sangat baik dimata masyarakat yang mencampur adukkan agama dan politik.
Namun apa yang kita dapat berita hari ini? Judul berita di media-media adalah Mantan Walikota Lhokseumawe di tangkap dengan kasus korupsi.
Apakah kita belum juga sadar bahwa politik membawa dan mengekploitasi semangat primordialisme atau kepemilikan tanah atau daerah hanya menjadi ilmu politik dan bernegara adalah dalan konsep kamuplase semata?
Politik Normatif.
Kita akan memberi penilaian terhadap penegakan hukum dimasa pemerintah Jokowi. Terlepas apapun anggapan anda dalam sentimen politik seorang Jokowi yang hanya dipilih 17 persen di Aceh telah memberikan pembangunan yang besar terhadap rakyat Aceh.
Dimana Waduk Keureutoe dan waduk Tiro adalah jawaban atas banjir tahunan yang diderita rakyat secara rutin. Pukuhan tahun sebelum pemerintah sebelumnya sudah mengetahui secara terang benderang tentang masalah Aceh yang mendera masyarakat di wilayah tersebut dan menjadi bencana tingkat provinsi. Pembangunan yang mengalami masalah delam pengerjaannya adalah prilaku kontraktor dan masyarakat lokal yang mendera pelaksaksaan proyek tersebut.
Pertanyaannya dimanakah kebenaran kita sebagai rakyat Aceh dalam politik ?
Pertama, Apakah militansi kita dalam politik yang menjurus berlebihan kepada perjuangan agama secara membabi buta dimana sampai ada ulama mengharamkan terhadap pilihan politik pada pilpres?
Kedua,
Apakah kehebatan kita dengan memberikan suara karena agama kepada salah satu kontestan pilpres sampai 83 pesen?
Ketiga, Apakah karena kita rakyat Aceh pintar mendefinisikan komunis dalam ilmu politik sehingga kita dianggap pintar menuduh pihak lain sebagai komunis?
Keempat, Apakah kita lebih pintar mendefinisikan kafir terhadap kontestan politik pilpres sehingga dengan rasa puas kita bisa menyudutkan mereka sebagai kafir?
Kelima, Apakah kehebatan kita memproyeksikan calon presiden kita yang masuk surga dan masuk neraka dalam politik?
Karena itulah pada pilpres kedepan kita rakyat Aceh hendaknya lebih banyak melakukan evaluasi diri dalam politik dengan berpikir, jangan menggolongkan atau memarginalkan calon presiden sebagai bangsa lain, dan menganggap warna kita yang suci, padahal kita sedang mengumpulkan jumlah dosa dalam sebuah bank dosa.
Apakah kita membawa agama dengan cara yang benar dalam ilmu politik??
Salam
Ayo Bisnis Bersama Raffi Ahmad, Klik dan Download Link : : https://affilio.co.id
Isi Kode Refferal : tarabubakar
