Bagaimana Demokrasi Dalam Partai Politik? Hak Politik Anggota Dalam Partai Saja Diabaikan, Bagaimana Mungkin Partai Menghargai Hak Politik Rakyat?







Oleh : Tarmidinsyah Abubakar (goodfathers)

Bisnis Penambangan modal dari 10 Dolar Dapat setiap hari 3,4 Dollar.
Klik Link : https://lcmining.com/pages/login/register?id=D3YEP2
Kode undangan D3YEP2


Apa sesungguhnya masalah terbesar dalam organisasi politik dan juga sebahagian besar organisasi masyarakat di Indonesia sehingga terlihat sulit keluar dari dilema yang membuat sistem organisasi menjadi begitu tertutup.

Namun kita hanya membahas tentang kebiasaan organisasi politik kita yang terang benderang dapat kita saksikan fenomena dalam sistem pengambilan keputusannya di altar politik rakyat.

Anda akan menganggap hal ini tidak penting dalam politik rakyat, tapi sesungguhnya inilah yang memposisikan organisasi kita selalu dalam masalah, misalnya menjadi sumber perpecahan atau menjadi kebekuan komunikasi lintas anggota organisasi, ketergantungan pada seorang ketua atau bisa menjadi bergantung pada preman atau orang-orang bermental arogan dalam organisasi yang menguasai kendali ketua organisasi dan berbagai pola kekuasaan yang berorientasi pada kerancuan dalam mekanisme pengambilan keputusan.

Mau pendapatan setiap hari klik dan daftar 👇
https://2xminners.ltd/?ref=tarabubakar

Kenapa dilema ini berulang dalam sistem organisasi politik kita?

Jawabannya adalah karena mentalitas kita dalam organisasi dan keterbukaan yang masih kita jadikan alat politik yang bisa menunjukkan keegoan dan kekuasaan dalam organisasi. Mentalitas personal kita masih diwarnai sebagai penjajah manusia lain yang jauh dari manusia terbuka modern dan bermental melayani dalam kepemimpinan politik.

Baik, saya akan ungkapkan kunci kenapa ini menjadi keutamaan dalam organisasi?

Pertama, Islam mengajarkan kita bahwa yang terbesar diantara kamu adalah yang paling besar melayani. Itukan kunci atau landasan pikir kita.

Sering toh kita dengar dimana saja, pemuka agama Islam bicara ini untuk materi dakwahnya, bahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kerap ungkapkan hal ini.

Kedua, kita selalu mengungkapkan alasan bahwa dalam hidup kita yang utama adalah bisa berbuat untuk kepentingan orang lain dan hal ini kerap kita dengar dalam berbagai dakwah Islamiah dimana-mana. Biasanya hal ini disampaikan untuk kepentingan masyarakat umum atau sosialita.

Ketiga, seringkali lho, kalau acara maulid, buka puasa bersama, acara hari islam partai politik mengundang pembicara dari dayah, bahkan dalam kultum 10 menit jelang buka puasa bersama mengundang orang dari dayah atau tgk, ustat atau apalah istilahnya orang alim dan itu menjadi trend gengsi kalau menghadirkan pendakwah yang populer, Ya toh!

Lalu kalau landasan berpikir kita orang dalam partai politik tentunya sungguh luas wacananya, lalu kenapa dalam partai politik tidak pernah ada evaluasi maupun membahas terkait efektifitas dalam pembuatan keputusan partai politik yang seringkali menyebabkan anggota pengurus kelabakan bahkan bentrok pemikiran dengan ketuanya yang menyebabkan banyak mereka keluar dari partai dan mencari partai lain yang cocok.

Padahal kuncinya tidak beda disemua partai politik, karena apa?

Karena kita belum bermentalitas demokrasi yang baik dalam kualitas menghargai orang lain atau pengurus atau anggota organisasi dalam perumusan pembuatan keputusan politik partai.

Apakah ini tidak dipahami sebagai suatu keadilan atas hak politik?

Hal inilah yang membedakan politik partai kita partai politik yang demokratis sebagaimana pengambilan keputusan partai politik dinegara demokrasi yang sudah modern dan maju. Maka partai politik disana bertahan dalam waktu ratusan tahun bahkan sejak negara itu merdeka hingga saat ini.

Kenapa? Karena penghormatan dan menghargai hak politik dalam perbedaan pandangan atau pemikiran yang berkemampuan dimanaje dalam suatu persatuan yang membuat partai lebih kuat sehingga partai politiknya establish yang tidak hanya menjadi alat politik tetapi juga menjadi lembaga pendidikan politik rakyat.

Karena itulah maka partai politik bisa menggoyahkan organisasi negara dan mendapat mandat rakyat untuk menjadi sebuah sikap politik rakyat terhadap negara.

Yang perlu diingat bahwa jika fungsi partai politik yang berkualitas sebagaimana saya ilustrasikan diatas barulah dapat disebut "Rakyat Berdaulat".

Jika partai politik dapat berlaku dalam pembangunan sumber saya masyarakat maka pembangunan rakyat dalam demokrasi dan hak-hak politik masyarakat dengan baik, sebaliknya jika pembangunan partai politik bertentangan dengan hukum tersebut maka partai politik justru berfungsi merusak hidup masyarakatnya.

Karena itulah hak politik, hak berpendapat, kualitas demokrasi dalam partai politik adalah menjadi produk unggulannya dalam politik di negara demokrasi sebagaimana Indonesia.

Kecenderungan dalam partai politik yang kita saksikan didaerah kita justru berbeda, dimana seringkali ketua partai politik tidak menggunakan mekanisme demokrasi dan hanya menghargai pengurus yang menjadi anak buahnya atau yang mengaminkan sikapnya, yang dijadikan referensi keputusan dalam politik partai dan rata-rata ketua partai menghadapi masalah dalam internal partai terutama dalam memutukan sesuatu yang penting seperti calon presiden, kepala daerah dan calon wakil rakyat.

Pasahal masalah ini sederhana namun karena pemimpin partai tidak menghormati hak yang sama dalam kepengurusan partai maka kita bisa melihat orang-orang yang punya kapasitas terpaksa pergi dari manajemen partai politik tersebut karena tidak ingin diposisikan sebagai anak buah ketua.

Inilah beda partai politik dengan lembaga birokrasi negara yang melakukan perintah secara topdown kepada bawahannya sebagaimana organisasi militer dimasa lalu yang menggunakan sistem kepemimpinan otoriter.

Karena itu maka landasan berpikir sebagaimana ajaran Islam diatas hanya bisa dilakukan dengan budaya menghormati hak hidup, hak politik, hak demokrasi orang lain baik dalam hubungan antara sesama, hubungan antar partai politik bahkan hubungan antar bangsa dan negara.

Dengan begitu kita dapat dianggap memiliki peradaban, etika dan fatsun politik yang baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Kemudian yang perlu diingat bahwa dalam beragama kita juga berlaku Hipokrit (Munafiq) karena terhadap ucapan kita sendiri dengan mengucapkan kalimat untuk kepentingan politik anggota, untuk kepentingan partai politik, untuk kepentingan masyarakat, padahal prilaku kita tidak ubah seperti prilaku manusia primitif yang sama sekali tidak memahami hak politik pihak lain.

Hal ini sesungguhnya orang berpartai politik yang tidak peduli pada demokrasi maka mereka sama dengan tidak pernah menghargai hak politik rakyat, apalagi hak personal warga negara, karena dalam organisasi politik berlaku hukum kerjasama bukan sebatas silaturrahmi sebagaimana rakyat kita berpikir.

Maka selama kita tidak bisa menghargai hal tersebut, memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang yang terlibat dalam pengurus partai, maka selamanya partai politik kita dalam kegundahan karena mereka tidak akan menemukan dukungan yang riil bahkan dalam partai politik itu sendiri apalagi dari masyarakat.

Karena akan terjadi kecenderungan yang terbuka untuk pembelotan dan pengkhianatan.

Lalu, bagaimana dengan partai politik yang menggunakan ajaran pembuatan keputusan politik dengan garis sistem komando yang sebenarnya sangat otoriter.

Jawabannya adalah bahwa organisasi politik tersebut tidak pantas disebut partai politik rakyat dan tidak tergolong partai politik yang layak pilih karena sistemnya saja melanggar ketentuan hidup rakyat sipil yang mengutamakan harga diri rakyat daerah. Hak rakyat dalam demokrasi inilah yang sesungguhnya Harga diri suatu rakyat.

Salam


















Postingan populer dari blog ini

Jalan Sunyi Dari Puncak Seulawah

BUKU RAKYAT : Lhoksukon & Tanah Luas: Dua Wajah Loyo Pikiran di Tengah Kaya

Hak Referendum Rakyat Aceh Bukan Mustahil